JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak mendapat celetukan dari orang-orang yang meminta agar pendidikan di Indonesia sampai perguruan tinggi gratis seperti di negara Nordik. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik kebijakan itu ada pajak yang diterapkan sangat tinggi.
Sri Mulyani mengatakan pajak yang diterapkan di negara itu bisa sampai 70%. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini karena pasti ada saja yang perlu dibayar lebih mahal.
“Saya jadi Menteri Keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk ‘mbok ya kayak Nordic Country itu lho, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi dia nggak perlu bayar apa-apa. Memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, tax-nya bisa 65-70% dari income mereka,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).
“Aku pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70%. Jadi kalau kamu dapat US$ 100 ribu, kamu cuma dapat US$ 30 ribu? Iya,” tambahnya.
Jika ingin jaring pengaman sosial berupa pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, kata Sri Mulyani, perlu membayar pajak yang lebih besar.
“Orang anggap itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Di dunia nggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have prepare for a very big high income tax,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu risiko terbesar bagi Indonesia. Jika kualitas SDM tidak ditingkatkan, justru akan menjadi beban negara.
“Kalau kita lihat risiko bagi Indonesia yang paling besar tetap pada kualitas SDM-nya. SDM itu potensi karena Indonesia demografinya muda, tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat SDM-nya tidak ditingkatkan. Makanya kita selalu debat, bagus bicara tentang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial. Pada saat demografi kita masih muda, debat itu menurut saya baik dan sehat,” imbuhnya.
Gagal Mencerdaskan Bangsa
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, mengatakan pernyataan Menkeu Sri Mulyani memang membuktikan negara telah gagal memenuhi perintah Pembukaan (Mukadimmah) Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, “… untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,….”
“Jadi memang tidak ada political will dari penyelenggara negara untuk mencerdaskan. Niatnya adalah jualan pendidikan. Percuma ada UUD’ 45 kalau gak ada niat. Pantesan aja orang miskin tetap miskin, orang kaya semakin kaya,” tegas Steven Mewok, di Jakarta, Kamis (30/5).
Sementara itu menurutnya banyak pihak mempertanyakan peruntukan alokasi anggaran pendididikan sebesar 20% dari APBN.
“Ternyata anggaran sebesar Rp 660,8 triliun sebagian besar dipakai untuk membayar gaji pegawai dan pengeluaran diluar kewenangan kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu pendidikan dibawah kementerian dan lembaga tehnis lainnya,” ujarnya.
Secara terpisah kritik juga diarahkan pada perpajakan yang tidak transparan dan banyaknya kasus-kasus korupsi disektor pajak.
“Berbagai masalah perpajakan tersebut menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja pejabat dan petugas pajak,” demikian Fransisca yang bekerja disebuah perusahaan swasta di Jakarta. (Web Warouw)